oleh

Kabupaten Sumenep Mendapatkan Opini WTP dari BPK RI

-NEWS-0 views

Citizen News Sumenep – Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dalam menentukan WTP kepada suatu Daerah ada 4 penilaian; Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut.


Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. Misalnya dalam laporan keuangan disebutkan sebuah kementerian memiliki kas Rp 1 miliar. Kemudian kementerian terkait mesti menjelaskan penempatan dana untuk kas tersebut.

Kasus Pesta Ultah, ACN Anggap Khofifah Tidak Salah, Salahkan Saja Plh Sekdaprov

Launching Desa Wisata Nangkula Park, Ini Harapan Gubernur Khofifah

Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari kementerian terkait. Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan

Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Sumenep 2020 diterima langsung oleh Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, pada Selasa, 25 Mei 2021, di Sidoarjo.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu didampingi, di antaranya, oleh Sekretaris Daerah Edi Rasiyadi dan Inspektur Inspektorat Titik Suryati.

“Alhamdilillah sejak beberapa tahun terakhir LKPD Sumenep selalu mendapat opini WTP dari BPK. Termasuk yang LKPD Sumenep tahun anggaran 2020,” ujar Bupati Fauzi.

Dia meyakini, dengan integritasnya yang tinggi BPK tidak akan serampangan memberikan opini WTP pada laporan keuangan suatu daerah.


Ia yakin, predikat atau opini WTP yang didapat Pemkab Sumenep kali ini betul-betul merupakan buah dari kerja keras banyak pihak. Khususnya di internal Pemkab Sumenep yang telah menjalankan roda pemerintahan secara bersih, transparan dan akuntable.

“Termasuk dukungan dari masyarakat Sumenep yang telah ikut andil dalam memgawasi, memberi saran dan kritik terhadap jalannya roda pemerintahan selama ini,” paparnya.

Namun demikian, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Sumenep itu tetap meminta kepada pihak terkait, khususnya pimpinan OPD, agar tidak mudah puas.


Menurutnya, opini WTP harus dinilai sebagai apresiasi sehingga ke depan lebih semangat lagi untuk berbuat yang lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumenep.

“Selain menyukuri opini WTP kali ini, ke depan tetap harus lebih profesional, transparan dan akuntable dalam menjalankan roda pemerintahan. Agar opini WTP ini bisa terus dipertahankan,” tegas dia.

“Jangan sampai, sekarang dapat opini WTP tapi tahun berikutnya justru WDP, apalagi sampai ada temuan yang harus ditindaklanjuti,” pungkasnya.(cz/rus)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed